Puluhan Orang Kena Demam Berdarah di Kediri

TEMPO.CO, Kediri - Dalam 20 hari terakhir, jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kediri, Jawa Timur, sudah mencapai 31 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr Fauzan Adima, mengatakan, lonjakan penderita DBD pada tahun ini sangat besar. Jumlah ini meningkat 15 kali lipat dibanding bulan yang sama tahun lalu. "Pemerintah berusaha keras menekan jumlah korban," katanya kepada Tempo, Senin, 21 Januari 2013.

Data yang terekam di Dinas Kesehatan menunjukkan jumlah penderita DBD bulan Januari 2012 hanya dua orang. Sedangkan pada pertengahan bulan ini saja sudah mencapai 31 orang. Ini berarti, setiap hari, nyamuk yang menyerang pada pagi dan siang hari ini menjangkiti satu hingga dua orang setiap hari.

Pemerintah Kota Kediri berusaha menekan jatuhnya korban dengan mengupayakan pengasapan di 300 titik yang teridentifikasi. Hanya, upaya ini terkendala minimnya tenaga penyemprot, bahan kimia, serta kendaraan fogging.

Prosedur permintaan fogging harus dilengkapi surat pengantar dokter atau rumah sakit yang menyebutkan terdapat korban DBD positif di suatu wilayah. Selanjutnya petugas akan memverifikasi lokasi sebelum melakukan fogging. Penyemprotan ini diutamakan di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orang. "Tidak bisa minta asal semprot saja," kata Fauzan.

Selain penyemprotan, Fauzan juga telah menyiapkan 12 karton Abate untuk dibagikan gratis. Namun obat tabur itu tak bisa menjangkau 60 ribu rumah di Kota Kediri. Masyarakat diminta memakai obat oles untuk mencegah gigitan nyamuk.

Adapun Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar melakukan fogging di sejumlah titik, pagi tadi, Senin, 21 Januari 2013, menggunakan dana pribadi. Dia melakukannya untuk membantu pemerintah memenuhi permintaan fogging yang mencapai 400 titik. "Tidak bisa menunggu langkah pemerintah," katanya.

Namun upaya itu justru menuai kritik dari Fauzan. Menurut dia, penyemprotan tidak bisa dilakukan serampangan tanpa koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Meski berstatus wakil wali kota, setiap langkah terkait kesehatan masyarakat harus sepengetahuan dinas. "Ini kan menyemprotkan bahan kimia, tak boleh asal," katanya.